SERGAPNEWS- NAGANRAYA

Kondisi jembatan penghubung Gampong Alue Siron–Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya, menjadi sorotan. Ketiadaan papan informasi proyek di lokasi memunculkan pertanyaan publik mengenai status pembangunan, sumber pendanaan, dan pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat berharap instansi terkait memberikan klarifikasi demi menjamin transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur.

Bupati Nagan Raya TRK: “Kita terus berupaya agar Beutong Ateuh ini segera pulih.”

Penindakan ini bermula dari informasi yang diterima aparat mengenai adanya aktivitas penambangan emas yang menggunakan alat berat jenis excavator. Kegiatan tersebut diduga berlangsung tanpa dilengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pantauan tim lipsus SERGAPNEWS di lokasi, jembatan yang menggunakan konstruksi kayu itu tampak memiliki sejumlah papan lantai yang sudah tidak dalam kondisi baik. Bagian pagar pengaman juga terlihat sederhana dan dinilai perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.

“DPRK Nagan Raya resmi mengesahkan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah menekankan efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan prioritas pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik.”

“Dugaan pungutan Rp20 ribu saat pengambilan ijazah di SMP Negeri 1 Padang Panyang menjadi sorotan warga. Selain pembayaran tersebut, wali siswa disebut diminta membawa buku Yasin baru. Masyarakat meminta pihak sekolah memberikan klarifikasi terbuka terkait dasar, tujuan, dan penggunaan dana tersebut agar persoalan dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.”

Undangan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus harapan masyarakat Nagan Raya agar Bapak Presiden dapat hadir bersama masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026,” ujar Teuku Raja Keumangan.

Masyarakat juga meminta Forkopimda Kabupaten Nagan Raya serta instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap status ex HGU PT USJ, termasuk batas-batas lahan, masa berlaku HGU, serta legalitas penguasaan dan pengelolaan lahan saat ini.

Penggeledahan Kantor Pertanahan Nagan Raya Kembali Sorot Perkara Eks HGU PT USJ

“Ketika status kepemilikan tanah masih menjadi perselisihan, penegakan hukum harus berpijak pada kejelasan bukti dan kepastian hak. Putusan pidana dapat mengakhiri tuntutan terhadap terdakwa, tetapi belum tentu menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan. Sebab, keadilan bukan hanya tentang siapa yang dituntut, melainkan juga tentang bagaimana hak setiap pihak dibuktikan menurut hukum.”

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama karena kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah yang masih digunakan untuk aktivitas pendidikan.

“Pelaksanaan proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran APBN harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terlebih pekerjaan berlangsung di lingkungan sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan,” ujar sumber di lapangan.

“Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dilayani secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum. Dugaan penerbitan dokumen tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan harus diusut secara objektif agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga. Seluruh pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi resmi, sementara aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti informasi ini sesuai kewenangannya.” – NEWSBIDIK.