SERGAPNEWS- NAGANRAYA

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama karena kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah yang masih digunakan untuk aktivitas pendidikan.

“Pelaksanaan proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran APBN harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terlebih pekerjaan berlangsung di lingkungan sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan,” ujar sumber di lapangan.

“Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dilayani secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum. Dugaan penerbitan dokumen tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan harus diusut secara objektif agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga. Seluruh pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi resmi, sementara aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti informasi ini sesuai kewenangannya.” – NEWSBIDIK.

“Semangat ibu-ibu dari berbagai kecamatan menunjukkan bahwa budaya Aceh akan tetap lestari jika terus diwariskan dan dipromosikan melalui kegiatan seperti ini.”

“Hak Interpelasi adalah instrumen konstitusional untuk memastikan setiap temuan BPK dijelaskan secara terbuka kepada rakyat. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Forum musyawarah internal Partai Aceh di Kabupaten Nagan Raya menghasilkan rekomendasi strategis berupa usulan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW sebagai langkah memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi antarstruktur kepartaian.”

“Kesehatan pekerja merupakan aset penting perusahaan. Melalui Medical Check Up rutin ini, kami memastikan kondisi kesehatan seluruh karyawan tetap terpantau sehingga apabila ditemukan indikasi penyakit dapat segera dilakukan penanganan yang tepat. Selain itu, perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Riky, Pengurus PT Socfindo Seumayam.

“Kami hanya ingin kejelasan. Dana desa dan bantuan sosial itu hak masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Jika tidak ada transparansi, wajar jika kepercayaan warga mulai hilang,” — Tgk Zainal, tokoh masyarakat Desa Mon Dua.

“PT Fajar Baizuri & Brothers membantah tegas tudingan pencemaran Sungai Krueng Tadu yang disebut menyebabkan kematian hewan ternak dan ikan. Perusahaan menegaskan bahwa pengelolaan limbah telah sesuai prosedur dan tidak ditemukan bukti pencemaran di lapangan. Bahkan, aktivitas masyarakat seperti memancing masih berlangsung normal, sementara kehadiran perusahaan dinilai membawa dampak positif bagi ekonomi dan pembangunan desa.”

“Bantuan miliaran rupiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk korban banjir bandang di Nagan Raya diduga tidak tepat sasaran. Sejumlah warga terdampak mengaku tidak menerima bantuan, sementara pihak yang tidak terdampak justru mendapatkan.”

“Kami hanya mempertahankan tanah warisan keluarga, bukan merusak. Jika hukum berpihak pada yang kuat, lalu ke mana rakyat kecil harus mencari keadilan?” – Musliadi