“Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dilayani secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum. Dugaan penerbitan dokumen tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan harus diusut secara objektif agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga. Seluruh pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi resmi, sementara aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti informasi ini sesuai kewenangannya.” – NEWSBIDIK.
Browibowo
MAFIA BBM BERSUBSIDI DI KABUPATEN PINRANG DIDUGA BERJALAN LANCAR DAN AMAN.
Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang disebut masih berjalan lancar dan aman. Kondisi ini memicu kelangkaan solar dan pertalite, antrean panjang di SPBU, serta menyulitkan masyarakat seperti nelayan, petani, dan sopir angkutan. FP2KP mendesak aparat penegak hukum segera melakukan tindakan tegas dan operasi tangkap tangan guna memberantas praktik ilegal tersebut
Diduga Terjadi Ketimpangan Hukum dalam Sengketa Lahan, Warga Nagan Raya Minta Bupati dan DPRK Turun Tangan
“Kami hanya mempertahankan tanah warisan keluarga, bukan merusak. Jika hukum berpihak pada yang kuat, lalu ke mana rakyat kecil harus mencari keadilan?” – Musliadi
Wakil Wali Kota Pimpin Rapat Koordinasi Transisi Kepemimpinan BAZNAS Lubuk Linggau
“Proses peralihan kepemimpinan BAZNAS harus dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi kekosongan dan seluruh program yang menyangkut pengelolaan dana umat tetap berjalan sebagaimana mestinya.”
— Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.