PANGANDARAN, sergapnews.co – Tekanan publik terhadap dugaan pelanggaran etik yang menyeret sejumlah oknum Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kian menguat.
Aliansi Rakyat Pangandaran Bergerak (RPB) secara terbuka mendesak DPD Partai Golkar Pangandaran segera menindaklanjuti rekomendasi pemberhentian sementara terhadap kadernya yang diduga terlibat dalam skandal investasi bodong MBA.
Desakan tersebut mencuat setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangandaran resmi menerbitkan surat usulan pemberhentian sementara terhadap salah satu pimpinan DPRD yang juga menjabat Ketua BK, tertanggal 15 April 2026.
Surat bernomor 000.1.2.2/BK/2026 itu kini telah didisposisikan ke Pimpinan Fraksi Golkar untuk segera ditindaklanjuti.
Koordinator RPB, Tian Kadarisman, menilai proses penegakan etik sejauh ini tidak berjalan mulus. Ia mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap saksi kunci hingga upaya sistematis untuk meredam suara korban.
“Pada pemanggilan pertama, saksi kunci sebenarnya sudah hadir di Gedung DPRD. Namun mendadak mengundurkan diri setelah diduga mendapat tekanan. Bahkan, ada pola pembungkaman melalui janji-janji pembayaran,” ungkap Tian, Sabtu (25/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi, RPB mengklaim telah menyerahkan bukti digital berupa rekaman video dan audio kepada BK. Bukti tersebut disebut sebagai “saksi abadi” yang dinilai tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
Menurut Tian, dengan telah disampaikannya rekomendasi BK dan disposisi dari pimpinan DPRD, kini tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan DPD Partai Golkar Pangandaran.
“Situasinya sudah terang.
BK sudah bekerja, pimpinan DPRD sudah mendisposisikan. Sekarang publik menunggu sikap tegas Partai Golkar. Jika tetap diam, masyarakat berhak menilai ada pembiaran bahkan perlindungan terhadap oknum,” tegasnya.
RPB menekankan bahwa pemberhentian sementara merupakan langkah krusial untuk memastikan proses pemeriksaan etik berjalan objektif tanpa konflik kepentingan. Selain itu, langkah tersebut juga dianggap sebagai bentuk komitmen partai terhadap akuntabilitas publik.
Aliansi tersebut memastikan akan terus mengawal kasus ini. Bahkan, mereka mengisyaratkan akan menempuh langkah konstitusional yang lebih luas jika tidak ada tindakan nyata dari partai dalam waktu dekat.
“Rakyat sedang mencatat. Partai mana yang berpihak pada moralitas, dan mana yang justru menjadi pelindung oknum bermasalah,” pungkas Tian.
(Red-BD)
