PANGANDARAN, Sergapnews.co — DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar pada Sabtu, 18 Oktober mendatang. Kepastian jadwal ini disampaikan usai dilakukannya rapat pleno penetapan.
Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda dilakukan berdasarkan koordinasi dan arahan dari DPD Golkar Provinsi Jawa Barat.
”Pleno hari ini kita menentukan tanggal untuk Musda. Kebetulan kemarin saya sudah berkoordinasi dengan DPD Provinsi, dan Musda Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 Oktober,” ujar Taufik. Kamis (01/10/2026)
Taufik menambahkan, kepaitian jadwal ini juga disesuaikan dengan agenda daerah lain, di mana pelaksanaan Musda di Pangandaran digelar Sabtu, disusul Kabupaten Ciamis pada hari Minggu.
Terbuka untuk Seluruh Kader
Mengenai bursa pencalonan ketua DPD, Taufik menegaskan bahwa Partai Golkar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kader internal yang ingin maju.
”Di DPD Golkar, siapa pun kader boleh mencalonkan dan dicalonkan. Kita tidak menutup pintu untuk itu. Untuk jumlah calon belum tahu, nanti kita lihat berapa yang mendaftar ke panitia,” jelasnya.
Adapun untuk struktur kepanitiaan Musda, pihak DPD Golkar Pangandaran telah menunjuk Anwar Nasihin sebagai Ketua Panitia. Pendaftaran bakal calon ketua rencananya baru akan dibuka menjelang hari pelaksanaan Musda.
Tanggapi Soal Surat Diskresi DPP
Terkait isu dinamika internal mengenai surat diskresi dari DPP Partai Golkar, Taufik meminta seluruh kader untuk menyikapinya secara bijak dan tidak memperbesar persoalan.
Menurutnya, diskresi tersebut merupakan kewenangan dan keistimewaan DPP yang diberikan kepada beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Pangandaran.
”Diskresi itu atas nama saya dan sudah turun. Dari 16 kabupaten/kota yang diajukan provinsi, DPP mengeluarkan diskresi untuk 6 daerah, salah satunya Pangandaran,” ungkapnya.
Meski memiliki ruang dan dasar sesuai aturan organisasi untuk mencalonkan kembali, Taufik menekankan pentingnya menjaga etika serta keharmonisan di tubuh partai. Ia berharap proses penetapan kepemimpinan tetap mengedepankan asas musyawarah mufakat.
”Dari DPP juga mengamanatkan agar Musda ini mufakat menjadi musyawarah. Kita inginkan suasana yang kondusif. Segala aspirasi dan keinginan kader bisa dibicarakan baik-baik secara koordinatif supaya tidak ada permasalahan di internal,” pungkasnya. (Red)
