PANGANDARAN, Sergapnews.co — Dinamika politik internal DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran kian hangat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan pada Sabtu, 18 Oktober mendatang.
Salah satu kader senior Golkar, Ade Ruminah, memberikan tanggapannya terkait isu surat diskresi dari DPP yang memperbolehkan kepemimpinan hingga tiga periode.
Ade menjelaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) membatasi masa jabatan ketua DPD maksimal dua periode, surat diskresi memberikan pengecualian serta penilaian khusus dari pusat bagi daerah tertentu.
”Diskresi itu adalah kewenangan Ketua Umum DPP. Memang kalau menurut AD/ART batasnya dua periode, namun jika surat diskresi turun, artinya ada pengecualian dan penilaian khusus dari DPP,” ujar Ade Ruminah. Kamis (01/10/2026)
Klaim Dukungan 70 Persen Pengurus Kecamatan
Sebagai anggota DPRD tiga periode, Ade Ruminah menegaskan kesiapannya untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua DPD Golkar Pangandaran. Ia mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas dari tingkat Pengurus Kecamatan (PK).
”Saya diminta oleh kader Partai Golkar di tingkat kecamatan. Sekitar 70 persen PK sudah memberikan surat dukungan resmi. Persyaratan untuk mendaftar kan minimal 30 persen dukungan pemilik hak suara, artinya saya sudah memenuhi syarat dan siap untuk maju,” tegasnya.
Menanggapi adanya riak dan perbedaan pandangan di internal partai saat rapat pleno, Ade menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam organisasi politik. Menurutnya, ada aspirasi dari sejumlah kader di bawah yang menginginkan proses pembaharuan dan pelaksanaan Musda secara demokratis tanpa penggunaan diskresi.
”Golkar menganut sistem demokrasi, bukan satu komando. Adanya dinamika itu wajar dan justru menandakan partai ini hidup. Yang terpenting situasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik berlebihan,” tambahnya.
Dorong Musyawarah Mufakat Jelang Musda
Hingga saat ini, Ade menyebutkan sudah ada tiga nama bakal calon yang muncul ke permukaan, termasuk Plt Ketua DPD saat ini. Kendati demikian, ia menyoroti arahan DPD Golkar Provinsi Jawa Barat agar proses penentuan kepemimpinan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
”Harapan kita tentu segalanya segera menguncup dan mencapai mufakat. Masih ada waktu sekitar dua minggu menuju tanggal 18 Oktober untuk melakukan proses koordinasi dan komunikasi antar calon agar Musda berjalan lancar dan kondusif,” pungkasnya. (Red)
