Klarifikasi Tudingan Galian C Suak Palembang, Bantah Tak Miliki IUP dan Soroti Dugaan Pencemaran Nama Baik

Hari Bumi 2026 menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bersama. Melalui semangat Our Power, Our Planet, LPLHI-KLHI Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak nyata menyelamatkan bumi demi masa depan generasi mendatang

“Kami hanya ingin kejelasan. Dana desa dan bantuan sosial itu hak masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Jika tidak ada transparansi, wajar jika kepercayaan warga mulai hilang,” — Tgk Zainal, tokoh masyarakat Desa Mon Dua.

“PT Fajar Baizuri & Brothers membantah tegas tudingan pencemaran Sungai Krueng Tadu yang disebut menyebabkan kematian hewan ternak dan ikan. Perusahaan menegaskan bahwa pengelolaan limbah telah sesuai prosedur dan tidak ditemukan bukti pencemaran di lapangan. Bahkan, aktivitas masyarakat seperti memancing masih berlangsung normal, sementara kehadiran perusahaan dinilai membawa dampak positif bagi ekonomi dan pembangunan desa.”

“Bantuan miliaran rupiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk korban banjir bandang di Nagan Raya diduga tidak tepat sasaran. Sejumlah warga terdampak mengaku tidak menerima bantuan, sementara pihak yang tidak terdampak justru mendapatkan.”

Program Pamsimas seharusnya menjadi solusi krisis air bersih masyarakat desa, namun di Nagan Raya justru menuai sorotan karena proyek bernilai ratusan juta rupiah belum juga rampung.”

Polisi dari Kapal Polisi (KP) Tekukur–5010 Korpolairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta lima botol yang diduga berisi bahan peledak serta sejumlah peralatan selam yang digunakan untuk melakukan aksi bom ikan.

Lingkungan bukan warisan untuk dieksploitasi, melainkan titipan bagi generasi mendatang yang wajib dijaga bersama.”

“Jika dugaan illegal logging ini benar terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka negara tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan wibawa penegakan hukum di hadapan masyarakat.”

“Hasil investigasi kami menemukan dugaan pelanggaran serius, mulai dari aspek pencemaran lingkungan, lemahnya implementasi SMK3, hingga dugaan manipulasi dokumen AMDAL. Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bisa mengarah pada pidana.” — Ibnu Hakim, Ketua LPLHI-KLHI Nagan Raya.

“Keselamatan kerja bukan sekadar formalitas administrasi. Jika pekerja di lingkungan berisiko tinggi seperti PKS dibiarkan tanpa APD, maka yang dipertaruhkan bukan hanya produktivitas, tetapi nyawa manusia