SERGAPNEWS, Nagan Raya — Rapat umum masyarakat Desa Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang digelar di balai desa pada Rabu malam (1/4/2026), berlangsung dengan suasana tegang. Ratusan warga yang hadir mengaku kecewa lantaran kepala desa (keuchik gampong) tidak hadir dalam forum penting tersebut.
Kegiatan yang sedianya menjadi ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat itu justru memicu kekecewaan. Warga menilai ketidakhadiran kepala desa mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dana desa dan bantuan sosial.
Baca Juga:
Diduga Manipulasi AMDAL dan CSR Bermasalah, Sejumlah PKS di Nagan Raya Terancam Sanksi Pidana
Sejumlah aparatur desa terlihat hadir dalam rapat tersebut. Namun, absennya sosok kepala desa sebagai penanggung jawab utama dinilai membuat forum kehilangan arah. Warga yang telah berkumpul berharap adanya penjelasan langsung terkait berbagai persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurut keterangan beberapa warga, ketidakhadiran kepala desa diduga bukan semata karena alasan kesehatan, melainkan sebagai upaya menghindari pertanyaan kritis dari masyarakat. Selama ini, warga menilai kurang adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, termasuk penggunaan dana bantuan sosial bagi korban banjir.
Baca Juga:
Dugaan Ketimpangan Bantuan Presiden di Nagan Raya: Korban Banjir Bandang Mengaku Tak Tersentuh
Tokoh masyarakat setempat, Tgk Zainal, yang mewakili aspirasi warga, secara tegas meminta perhatian pemerintah daerah. Ia mendesak Camat Tripa Makmur, Bupati Nagan Raya, serta instansi terkait untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dan bantuan sosial digunakan,” ujar Tgk Zainal dalam forum tersebut.
Warga juga menyoroti dugaan bahwa bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi korban banjir tidak tersalurkan secara merata. Bahkan, muncul kecurigaan bahwa bantuan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya keresahan dan kericuhan di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat menilai selama masa jabatan kepala desa, belum ada pertanggungjawaban yang jelas terkait pengelolaan anggaran desa. Hal ini semakin memperkuat tuntutan warga agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa.
Baca Juga:
Diduga PHK Berkedok Mutasi, Pekerja PT Ensem Lestari Jaya Tolak Pesangon Rp10 Juta
Rapat yang berlangsung hingga larut malam itu akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menyampaikan tuntutan resmi kepada pemerintah daerah. Warga berharap adanya langkah tegas, termasuk kemungkinan penindakan terhadap kepala desa apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Masyarakat Desa Mon Dua juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Mereka berharap ke depan tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat, terutama dalam pengelolaan dana yang bersumber dari negara.
Baca Juga:
Pengawasan K3 di Nagan Raya Disorot, Aktivis Nilai Penegakan SMK3 Belum Maksimal
Dengan situasi yang semakin memanas, warga kini menanti respons cepat dari pemerintah daerah. Harapannya, persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
