Redaksi67 Pos

Undangan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus harapan masyarakat Nagan Raya agar Bapak Presiden dapat hadir bersama masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026,” ujar Teuku Raja Keumangan.

Tumpahan material batubara yang kembali ditemukan di pesisir Gunung Kleng dan Peunaga Rayeuk perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemeriksaan sumber material, termasuk uji laboratorium, penting dilakukan agar penyebab pencemaran dapat diketahui secara objektif dan penanganannya tidak berhenti pada pembersihan pantai semata.

Masyarakat juga meminta Forkopimda Kabupaten Nagan Raya serta instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap status ex HGU PT USJ, termasuk batas-batas lahan, masa berlaku HGU, serta legalitas penguasaan dan pengelolaan lahan saat ini.

“Sehari ini memang sudah beberapa kali saya mengisi di SPBU ini. Saya hanya pekerja atas suruhan Pak Joko,” ujar sopir tersebut.

Penggeledahan Kantor Pertanahan Nagan Raya Kembali Sorot Perkara Eks HGU PT USJ

Saat ditemui, seorang sopir mengaku bahwa pengisian solar di SPBU tersebut telah dilakukan beberapa kali dalam satu hari. Sopir tersebut juga menyebut dirinya hanya menjalankan pekerjaan atas perintah seseorang yang dipanggil “Mas Budi.”

“Ketika status kepemilikan tanah masih menjadi perselisihan, penegakan hukum harus berpijak pada kejelasan bukti dan kepastian hak. Putusan pidana dapat mengakhiri tuntutan terhadap terdakwa, tetapi belum tentu menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan. Sebab, keadilan bukan hanya tentang siapa yang dituntut, melainkan juga tentang bagaimana hak setiap pihak dibuktikan menurut hukum.”

Pengurus PT Socfindo Seunagan, Aidil Hidayat Nasution, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antara para buruh dan karyawan di setiap afdeling.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama karena kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah yang masih digunakan untuk aktivitas pendidikan.

“Pelaksanaan proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran APBN harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terlebih pekerjaan berlangsung di lingkungan sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan,” ujar sumber di lapangan.

Masyarakat yang taat hukum berharap proses penegakan hukum juga berjalan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27, tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun. Kepastian hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya spekulasi maupun konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Warga meyakini bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang berperkara.”

“Semangat ibu-ibu dari berbagai kecamatan menunjukkan bahwa budaya Aceh akan tetap lestari jika terus diwariskan dan dipromosikan melalui kegiatan seperti ini.”

“Hak Interpelasi adalah instrumen konstitusional untuk memastikan setiap temuan BPK dijelaskan secara terbuka kepada rakyat. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Ketika keterangan resmi berbeda dengan fakta yang terekam dalam video, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

“Forum musyawarah internal Partai Aceh di Kabupaten Nagan Raya menghasilkan rekomendasi strategis berupa usulan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW sebagai langkah memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi antarstruktur kepartaian.”

“Kesehatan pekerja merupakan aset penting perusahaan. Melalui Medical Check Up rutin ini, kami memastikan kondisi kesehatan seluruh karyawan tetap terpantau sehingga apabila ditemukan indikasi penyakit dapat segera dilakukan penanganan yang tepat. Selain itu, perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Riky, Pengurus PT Socfindo Seumayam.