PANGANDARAN, Sergapnews.co – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kabupaten Pangandaran menuai sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara standar program dan realisasi di sejumlah titik pelaksanaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul keluhan terkait porsi dan kualitas menu yang diterima penerima manfaat.
Beberapa warga menyebutkan adanya ketidaksesuaian alokasi makanan, di mana menu yang semestinya untuk satu hari diduga dibagi untuk dua hari, bahkan alokasi dua hari disebut digunakan hingga tiga hari atau lebih.
Selain persoalan porsi, kualitas sajian dari beberapa dapur penyedia juga dipertanyakan.
Dugaan pengabaian standar layanan dan mutu gizi memicu kekecewaan masyarakat, terutama para orang tua siswa yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Rafi, pengurus aktif KNPI Kecamatan Parigi, menilai kritik publik harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekadar respons administratif.
“Penyampaian aspirasi melalui media sosial maupun media massa memang bagian dari partisipasi publik.
Namun jika hanya direspons secara administratif tanpa perbaikan sistem, persoalan yang sama akan terus berulang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fungsi pengawasan yang dinilai belum optimal. Menurutnya, Satuan Tugas MBG tingkat kabupaten perlu menunjukkan langkah tegas dan transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Jika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, maka kualitas layanan sulit terjaga. Harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap penyedia layanan yang tidak memenuhi standar,” tegasnya.
Mahasiswa tersebut juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Orang tua siswa, pihak sekolah, serta unsur masyarakat lainnya dinilai perlu dilibatkan dalam pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai tujuan.
Ia menambahkan, transparansi anggaran dan keterbukaan standar menu menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
“Program yang bersumber dari dana publik wajib memberikan manfaat maksimal. Jika kualitas makanan tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan, masyarakat berhak meminta evaluasi bahkan penghentian sementara sampai ada perbaikan nyata,” tandasnya.
Menyikapi berbagai sorotan tersebut, publik berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG selama Ramadan.
Penguatan pengawasan dan transparansi dinilai menjadi kunci agar program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
(Red-BD)
