SERGAPNEWS.CO – Pesawat saya mendarat di Makassar dengan langit yang cerah. Seolah kota ini sudah menyiapkan suasana yang pas untuk sebuah forum besar. Saya datang untuk menghadiri Simposium Nasional bertajuk “Sinergi Dalam Asa”, mengusung tema Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
Bertempat di Ruang Senat Rektorat UIN Alauddin Makassar, forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah pusat, dan legislatif daerah dalam satu meja bicara. Sebuah kombinasi yang jarang terjadi, tapi justru di situlah letak pentingnya.
Ada masa ketika gerakan anak muda cukup diukur dari seberapa ramai suara yang terdengar. Mengorganisir, berdiskusi, turun ke jalan, menyuarakan perubahan, lalu
merasa pekerjaan sudah selesai begitu tuntutan tersampaikan.
Duduk di Ruang Senat hari itu, saya kembali diingatkan bahwa forum semacam ini menuntut sesuatu yang lebih dari itu. Bukan sekadar ruang bicara, tapi ruang kerja bersama antar sektor yang harus menghasilkan karya dan kebijakan yang bertahan lama.
Satu Perjalanan, Tiga Ruang Duduk di ruang senat itu, saya tidak bisa menahan diri untuk bernostalgia. Perjalanan aktivisme saya bermula sejak 2011, ketika saya masih seorang pelajar yang berdiri di podium orasi, memperjuangkan gagasan tentang keadilan sosial dari mimbar kompetisi ke mimbar organisasi.
Dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tempat saya pernah diberi amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat periode 2020-2022, hingga menjuarai Kompetisi Orasi Bintang Orator DPR RI tingkat nasional semasa kuliah Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Setiap langkah itu mengajarkan satu hal yang sama, bahwa perubahan sosial tidak pernah lahir dari kerja sendirian. Dari titik itu lahir Mata Project Indonesia (MPI), gerakan yang saya dirikan sebagai ruang bagi anak muda untuk menyuarakan gagasan dan mengawal isu publik lewat komunikasi yang jujur dan berbasis data.
Semangat itu kemudian saya bawa ke ranah yang lebih profesional lewat PT Proyek Mata Indonesia, wadah usaha yang saya dirikan untuk menerjemahkan energi gerakan sosial menjadi praktik komunikasi dan manajemen reputasi yang berkelanjutan.
Belakangan saya juga dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sulawesi Selatan, tempat saya belajar bahwa idealisme anak muda perlu bertemu ekosistem ekonomi kreatif kalau mau bertahan dan memberi dampak nyata.
Aktivisme, entrepreneurship, dan profesionalisme, bagi saya, tidak pernah berdiri sebagai tiga jalan yang saling bertentangan. Aktivisme memberi keberanian untuk peduli, entrepreneurship memberi keberanian untuk menciptakan, dan profesionalisme mengajarkan bagaimana keduanya dikelola agar dampaknya bertahan lama.
Sebagai praktisi komunikasi, saya sempat berkesempatan turut memberikan pandangan dan mendampingi strategi komunikasi publik Rahayu Saraswati, pengalaman yang mengajarkan saya bahwa komunikasi publik yang baik bukan sekadar strategi citra, melainkan cara menjembatani gagasan dengan publik yang dilayaninya.
Pengalaman itu kelak menjadi bekal ketika saya melangkah ke ruang kebijakan negara yang jauh lebih luas, sembari saat ini saya juga tengah menyelesaikan studi Magister Komunikasi Politik di Universitas Paramadina, semacam upaya membingkai pengalaman lapangan ke dalam kerangka akademik yang lebih utuh.
Hari ini amanah itu berlanjut dalam bentuk lain. Sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saya mendampingi Wakil Menteri Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam berbagai forum kebijakan.
Simposium di Makassar ini salah satu yang paling berkesan, karena berbicara langsung tentang bagaimana negara, kampus, dan daerah bisa duduk bersama merumuskan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar wacana.
Siapa yang Hadir, dan Mengapa Itu Penting Simposium ini bukan forum sempit. Di ruang senat itu berkumpul unsur akademisi UIN Alauddin Makassar sebagai tuan rumah, perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bicara dari sisi tata kelola perlindungan pekerja migran, serta Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang membawa perspektif legislatif daerah.
Komposisi ini sendiri sudah menjadi pesan, bahwa kolaborasi lintas sektor bukan slogan, melainkan susunan ruang bicara yang memang sengaja dirancang agar kampus, negara, dan daerah duduk di meja yang sama.
Saya jadi teringat falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yang sejak kecil saya kenal, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge. Tiga kata ini kira-kira berarti saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan.
Bukan teori dari jurnal ilmiah mana pun, tapi warisan hidup yang sudah dipraktikkan turun-temurun di tanah Sulawesi Selatan jauh sebelum istilah kolaborasi lintas sektor populer di forum-forum kebijakan.
Sipakatau mengajarkan bahwa setiap pihak, entah dari kampus, kementerian, atau dewan daerah, punya kedudukan yang setara sebagai manusia yang saling membutuhkan.
Sipakalebbi mengingatkan kita untuk saling menghormati peran masingmasing, bukan merasa satu pihak lebih penting dari yang lain. Dan sipakainge menjadi pengingat bahwa kolaborasi yang sehat butuh keberanian untuk saling menegur ketika ada yang keliru arah.
Ketiganya, menurut saya, adalah kerangka yang jauh lebih membumi untuk membaca semangat simposium ini dibanding teori-teori dari luar yang sering kita pinjam begitu saja.
Ketika Kampus Menjadi Motor Kebijakan Salah satu pembahasan yang paling saya cermati dalam simposium ini adalah ajakan agar perguruan tinggi, dalam hal ini UIN Alauddin sebagai tuan rumah, tidak lagi hanya menjadi menara ilmu yang berdiri terpisah dari persoalan lapangan.
Riset dan inovasi yang dihasilkan kampus perlu menjadi motor penggerak kebijakan sosial, bukan sekadar arsip jurnal yang berhenti di rak perpustakaan.
Oleh : Multazam Ahmad Tawalla
